VISI DAN MISI PEMERINTAHAN DESA PAKIKIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN SUSUKAN

PEMERINTAH DESA PAKIKIRAN

Jln. Raya Pakikiran Susukan  Banjarnegara    Kode Pos 53475 

PERATURAN DESA PAKIKIRAN

NOMOR  140 / 01 /2011

 

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA(RPJMDesa)

 

KEPALA DESA PAKIKIRAN

 

Menimbang

:

a.      Bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan pemerintah  desa dan agar kegiatan pembangunan desa berjalan efektif, efisien dan terarah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Desa perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

b.     B. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Tahun 2007 – 2013.

 

Mengingat

:

1.      Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005;

2.      Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

3.      Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

4.      Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Program Jawa Tengah;

5.      Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara 2006-2011;

6.      Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 432 TAHUN 2008.Tentang Pedoman Penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa;

 

 

7.     Peraturan Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

       Nomor 140 /50/2007  tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

      Pemerintah Desa. 

 

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAKIKIRAN

DAN

KEPALA DESA PAKIKIRAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan          :  Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka

                                 Menengah Desa (RPJMDesa) Pakikiran Kecamatan Susukan

                                  Kabupaten Banjarnegara. Tahun 2007 – 2013.

 

 

BAB  I

KETENTUAN  UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peratuan Desa ini yang di maksud dengan :

1.       Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

2.       Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

3.       Kecamatan adalah Kecamatan Susukan

4.       Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Desa Pakikiran  

5.       Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan. Kabupaten Banjarnegara.

6.       Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mewakili batas-batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI dan berada di Kabupaten Banjarnegara.

7.       Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI.

8.       Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.

9.       Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2013 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013.

10.   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2007.-2013 yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013.

11.   Rencana pembangunan tahunan desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan  Desa (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB  II

SISTEMATIKA

Pasal 2

1.      RPJMDesa Pakikiran.Tahun 2007 – 2013. disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a.   Bab I         : Pendahuluan.

b.   Bab II        : Gambaran Umum Kondisi Desa.

c.   Bab III      : Visi dan Misi.

d.   Bab IV      : Startegi Pembangunan Desa.

e.   Bab V        : Arah Kebijakan Keuangan Desa.

f.    Bab VI      : Arah Kebijakan Umum Desa.

g.   Bab VII     : Program Pembangunan Desa.

h.   Bab VIII   : Penutup.

2.      RPJMDesa PakikiranTahun 2007 – 2013 sebagaimana ayat (1) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu masa bakti Kepala Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Desa.

Pasal 3

Isi dan uraian RPJMDesa sebagaimana disebut pasal 2 ayat (1) terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan desa ini.

Pasal 4

Penjabaran lebih lanjut Peraturan Desa tentang RPJMDesa ini dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah  Desa atau disebut RKPD.

BAB  III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan  Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pakikiran

Pada tanggal 15 Januari 2011

Kepala Desa Pakikiran

 

 

 

 

Drs.Teguh Pranoto

 

Lampiran   :  Peraturan Desa Pakikiran

Nomor       : 414 / 01 /2011

Tanggal     :  15 Januari 2011

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

A.    LATAR BELAKANG

Reformasi penyelenggaraan otonomi pemerintahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Inti dari reformasi penyelengaraan pemerintahan adalah adanya perubahan tatanan sistem pemerintahan menuju tata pemerintahan yang baik (good governance).

Desa adalah unit pemerintahan terbawah dalam struktur organisasi Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa desa pada hakekatnya merupakan gambaran riil kehidupan bangsa dan negara di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan agama. Apabila melihat kenyataan bahwa kurang lebih 70% penduduk tinggal di desa-desa, maka keberhasilan pembangunan masyarakat didesa akan memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Sehubungan dengan hal itu maka penyelengggaraan pemerintahan desa harus terus diupayakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya, baik yang mencakup urusan  pemerintahan yang ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan yang menjadi kewenangan desa karena pelimpahan dari kabupaten/ kota, tugas pembantuan, maupun urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) merupakan dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa (hasil pemilihan kepala desa secara langsung oleh rakyat) yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMDaerah dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat desa.

Secara subtansial RPJMDesa merupakan rencana pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMDaerah dan memperhatikan aspirasi masyarakat desa yang memuat arah kebijakan, keuangan desa strategi pembangunan desa, kebijakan umum yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMDesa ini disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2007 tentang RPJMDaerah Kabupaten Banjarnegara 2006-2011 dan Peraturan Bupati Banjarnegara No 432 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam penyusunan mempertimbangkan agenda-agenda pembangunan sebelumnya yang dirasa kinerja saat ini belum seluruhnya tuntas penyelesaian masalahnya seperti pendidikan, ekonomi, rakyat, kesehatan, infrasturktur,  lingkungan, kemiskinan, pengangguran, pemerintahan dsb.

 

 

B.     MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJMDesa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai upaya kongkrit untuk penyiapan dokumen perencanaan di tingkat desa dalam rangka pencapaian mewujudkan masyarakat desa yang bermartabat menuju masyarakat sejahtera yang beriman dan bertakwa.

Adapun tujuan penyusunan RPJMDesa tersebut adalah :

1.      Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Desa kedalam program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 2007 – 2013

2.      Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan .

3.      Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan.

 

C.    LANDASAN HUKUM  

Penyusunan RPJMDesa ini berpedoman/ mengacu pada peraturan perundang-undangan yang meliputi :

1.      Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005;

2.      Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

3.      Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

4.      Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Program Jawa Tengah;

5.      Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara 2006-2011;

6.      Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 432 Tahun 2008  Tentang Pedoman Penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa;

7.      Peraturan Desa Pakikiran  Nomor 140 / 50/2007  tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. 

 

D.    SISTEMATIKA

RPJMDesa Pakikiran disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I      : Pendahuluan

Memuat latar belakang menyebut dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan.

 

Bab II     :  Gambaran Uraian Kondisi Desa

Memuat kondisi geografis perekonomian desa, sosial budaya desa, prasarana dan sarana desa, pemeritahan umum, isue startegis dan permasalahan pembangunan desa.

Bab III   : Visi dan Misi

            Memuat visi dan misi Kepala Desa

Bab IV   : Startegi Pembangunan Desa

Memuat kebijakan untuk mengimpletasikan program Kepala Desa dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Bab V     : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Memuat arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja desa dan Kebijakan Umum Anggaran  Desa.

Bab VI   : Arah Kebijakan Umum

Memuat kebijakan-kebijakan guna mencapai kinerja sesuai tujuan dan fungsinya.

Bab VII  : Program Pembangunan Desa

                  Memuat program pembangunan desa dan rencana kerja.

Bab VIII   :     Penutup

                  Memuat program transisi dan kaidah  pelaksanaan.

Lampiran-lampiran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

A.    GAMBARAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

Pencapaian visi diupayakan melalui sesuatu tahapan misi yang berperan sebagai akseleresasi  pembangunan dan perwujudannya  melalui pencerminan sesuatu yang kongkrit dan dapat diukur/ komulatif.

Sejalan dengan itu maka dalam akseleresasi tersebut adanya suatu tindakan yang dapat digunakan sebagai acuan pendapatan visi secara makro, indikator ini terdiri dari indikator pendidikan, kesehatan dan perekonomian sebagai indikator keberhasilan  (outcome) pembangunan di Desa Pakikiran selama 5 (lima) tahun kedepan diasumsikan sebagai berikut :

1.      Indikator pendidikan

Meningkatnya indikator pendidikan diasumsikan dengan adanya meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, tuntas pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.dengan adanya peningkatan sarana pendidikan seperti telah di bangunya Gedung TK ,Pos Paud di Karangduren

2.      Indikator kesehatan

Meningkatnya indikator kesehatan diasumsikan dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan pencapaian desa sehat dan terpenuhinya masyarakat desa dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang prima.

3.      Indikator ekonomi

Meningkatnya indikator ekonomi di asumsikan adanya peningkatan perekonomian desa yang sekaligus mempengaruhi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Selama 5 (lima) tahun kedepan diprogramkan kegiatan–kegiatan yang mengarah pada ekonomi produktif yang memanfaatkan potensi-potensi yang ada di setiap desa.

 

B.     ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PEMERINTAHAN DESA.

1.      Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD.

2.      Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang mencakup sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang terdiri dari 2 kepala dusun dan 5 kepala urusan, serta 2 pelaksana teknis yaitu Kayim .dan.dan Ulu –ulu dan satu Staf Kaur .

3.      Kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD.

4.      Kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

5.      Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekretaris desa, kepala dusun dan pelaksana teknis lapangan bertanggung jawab kepada kepala desa.

6.      Dalam menjalankan tugas dan fungsinya staf urusan bertanggung jawab kepada kepala urusan dan kepala urusan bertanggung jawab kepada sekretaris desa.

7.      Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, kepala desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan desa yang ada.

 

C.    KONDISI GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

1.      Luas dan batas desa.

Desa Pakikiran  mempunyai luas wilayah 284,20hektar dengan batas-batas:

Sebelah selatan   : Desa Kemawi

Sebelah barat      : Desa Piasa Wetan

Sebelah utara      : Desa Brengkok

Sebelah timur     : Desa Brengkok / Penarusan Kulon.

2.      Tata guna tanah.

Tata guna tanah Desa Pakikiran sbb :

 

PENGGUNA TANAH/LUAS TANAH

Tanah Sawah :49,10 Ha

a.       Irigasi :20 Ha

b.      ½  Irigasi :15 Ha

c.       Sederhana :4 Ha

d.      Tadah Hujan :1,10 Ha

Tanah Kering :102,76 Ha

a.       Pekarangan  dan Bangunan :121,62 Ha

b.      Tegalan :5,68 Ha

c.       Kolam : -

d.      Lain-lain :5 Ha

 

 

JUMLAH

284,20 Ha

 

3.      Potensi Sumber Daya Manusia.

Jumlah penduduk Desa Pakikiran  terdiri dari laki-laki 1496 orang dan perempuan 1530 orang., total  3026 jiwa.

 Jumlah penduduk menurut kelompok umur sebagai berikut :

 

UMUR/JUMLAH PENDUDUK

0-4 tahun

165 orang

5-9 tahun

306 orang

10-14 tahun

287.orang

15-24 tahun

614 orang

25-54 tahun

902 orang

55  tahun  ke atas

650 orang

JML

3.026  orang

Sedangkan distribusi penduduk menurut jenis pekerjaan sebagai berikut :

 

JENIS PEKERJAAN

JUMLAH

Petani sendiri

125 orang

Buruh tani

449 orang

Pedagang/ pengusaha

28 orang

Buruh industri

3 .orang

Buruh bangunan

230 .orang

Pengangkutan

58 .orang

TNI/POLRI/PNS

23 orang

Pensiunan

14 orang

Lain-lain

122 orang

JUMLAH

1.052 orang

Sementara itu distribusi penduduk menurut jenis pendidikan sebagai berikut :

 

TINGKAT PENDIDIKAN                                               

JUMLAH

Tamat  PT

31.orang

Tamat akademi

34 orang

Tamat SLTA  

398 .orang

Tamat SLTP

798 orang

Tamat SD

1.179 orang

Belum tamat SD

471 orang

Tidak Sekolah

115 orang

JUMLAH

3.026 orang

4.      Perekonomian Desa

Kegiatan perekonomian desa dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain jumlah prasarana ekonomi, kekayaan desa dan perkembangan kelompok usaha ekonomi desa. Jumlah prasarana ekonomi desa antara lain :

 

PRASARANA EKONOMI

JUMLAH

Toko/ Kios

29 orang

Warung

24 orang

Koperasi

1.buah

Lumbung desa

2  buah

Mobil pick kup

7 .orang

Truk/ col

4 orang

Lain-lain

12 orang

JUMLAH

79 

 

Sedangkan kekayaan desa antara lain :

ASET DESA

LUAS

Tanah kas desa untuk bengkok kades dan perangkat

10,625 Ha

Tanah kas desa untuk pembangunan desa

0,71 Ha

Bangunan desa

0,15 Ha

Pasar desa

0,17 Ha

JUMLAH

 

Sementara untuk perkembangan usaha ekonomi desa sebagai berikut :

SPP : terdiri dari 14 Kelompok

Koperasi Simpan Pinjam

Pasar Desa

 

5.      Sosial Budaya

Aspek sosial budaya mencakup pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, agama, pemuda dan olahraga.

 

a.      Aspek Pendidikan

Aspek pendidikan mencakup jumlah prasarana pendidikan, rasio guru dan murid, angka partisipasi sekolah, penurunan jumlah penduduk yang buta huruf dan angka kelulusan pada semua level sekolah. Sebagai terlihat pada tabel sebagai berikut :

 

INDIKATOR PENDIDIKAN

JUMLAH

Angka Partisipasi kasar/ murni SD/MI

 

Angka Partisipasi Kasar/ Murni SLTP/ MTs

 

Angka  Partisipasi kasar/ murni SLTA/

 

Rasio guru/ murid TK

 

Rasio guru/ murid SD

 

Rasio guru/ murid SLTP

 

Rasio guru/ murid SLTA

 

Jumlah TK

1

Jumlah SD

3

Jumlah SLTP

Jumlah SLTA

Angka  kelulusan tahun 2007

 

Angka melek buta huruf

 

 

 

 

b.      Aspek kesejahteraan Sosial

Pada aspek kesejahteraan sosial, mencakup banyaknya penyandang masalah sosial menurut jenisnya sebagai berikut :

-     Pengemis, gelandangan dan orang terlantar   :  –  orang

-     Tuna susila                                                      :  -. orang

-     Tuna Netra                                                      :  3  orang

-     Bisu/ tuli                                                          :  7. orang

-     Yatim piatu dan akan terlantar                       :  21 orang

-     Orang jompo                                                   :  60 orang

-     Keluarga pra sejahtera                                     :  272 kk

-     Keluarga sejahtera I                                        :  220 kk

-     Keluarga sejahtera II                                       :  147 kk

-     Keluarga sejahtera III                                     :   53  kk

-     Keluarga sejahtera III +                                  : 14 kk

 

c.       Aspek Kesehatan

Pada aspek kesehatan  mencakup beberapa indikator pembangunan bidang kesehatan sebagai berikut :

i.        Angka kematian bayi …..dari jumlah bayi hidup ….. orang pada tahun 2007.

ii.      Angka harapan hidup  65 tahun.

iii.    Angka kematian ibu melahirkan ….. orang dari jumlah ibu yang melahirkan ….. orang.

iv.    Kondisi anak dengan kategori gizi buruk ….. %

v.      Jumlah posyandu 2

vi.    Jumlah Bidan Desa 1

vii.  Jumlah jamban 150  dari kepala keluarga berjumlah  754

 

d.      Aspek Agama

Pada aspek agama mencakup struktur penduduk berdasarkan pemeluk agama, sebagian besar penduduk adalah pemeluk agama Islam. Data selanjutnya dapat dilihat sebagai berikut :

-     Islam         : 2.986 orang

-     Katolik      : 6             orang

-     Prostestan : 2              orang

-     Hindu        : -               orang

-     Budha       : 32            orang

-     Lain-lain    : -               orang

prasarana Keagamaan meliputi masjid 3 buah langgar/ mushla 9 Buah, vihara/ pura 2 buah,/ kerukunan umat beragama did esa cukup mantap.

 

e.       Aspek pemuda dan olah raga

Pada aspek pemuda dan olahraga mengandung pengertian bahwa struktur penduduk di desa Pakikiran di dominasi oleh pemuda. Oleh karena itu, pembinaan dan penyediaan fasilitas untuk perkembangan kreatifitas dan olahraga menjadi agenda utama dalam pengembangan pemuda. Fasilitas/ prasarana yang disediakan untuk kegiatan kepemudaan dan olah raga serta kesenian meliputi :

                                                              i.      Lapangan olahraga                           : 1 tempat

                                                            ii.      Lapangan bulu tangkis                     : 1 tempat

                                                          iii.      Padepokan lapangan pencak silat    : – tempat

 

 

f.       Aspek Kebudayaan

Kegiatan kebudayaan yang pernah dilakukan di desa ini meliputi pengembangan dan pelestarian. Kegiatan  yang dilakukan antara lain : seni budaya, kudalumping, karawitan, kosidah dan lain-lain

Terdiri dari : 3 kelompok Kuda Kepang

                      3 kelompok salawatan/rebana

                       2 kelompok seni lengger

                       1 kelompok kosidah 

 

g.      Aspek sarana dan prasarana.

Aspek prasarana dan sarana Desa meliputi prasarana jalan, prasarana pengairan dan prasarana komunikasi. Prasarana jalan yang ada meliputi jalan desa  :

1.      jalan tanah     : 4300 meter

2.      jalan keras     : 2800 meter

3.      jalan beton     : 2480 meter

4.      jalan aspal      :5.500 meter

5.      jalan setapak    : 1500 meter

 Prasarana pengairan beberapa teralisasi lapangan irigrasi pedesaan, sedangkan prasarana komunikasi menggunakan telepon seluler  dari telkomsel, indosat dan sebagainya

 

 

h.      Pemerintahan Umum

Kegiatan pemerintahan umum di desa menyangkut pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Prasarana pemerintahan yang ada secara umum masih layak dan dapat difungsikan terutama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

 

i.        Isue Startegis

Mendasarkan  kondisi objektif di daerah dan desa masih menunjukan banyaknya masalah dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Isue startegis yang harus segera diatasi  adalah meliputi :

                                                                    i.      Masih tingginya  pengangguran terbuka

                                                                  ii.      Masih besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

                                                                iii.      Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan belum terkelolanya sumber daya alam dan potensi energi terbarukan secara optimal.

                                                                iv.      Kualitas pendidikan dan kesehatan  rakyat masih relatif rendah.

                                                                  v.      Penegakan hukum dan reformasi belum didukung secara optimal.

                                                                vi.      Belum memadainya  kemampuan dalam menangani bencana.

                                                              vii.      Masih perlunya upaya pengurangan kesenjangan antara wilayah khusunya  di desa perbatasan dan wilayah terisolir.

                                                            viii.      Dukungan infrastruktur desa harus masih belum memadai.

 

j.        Permasalahan pembangunan

Permasalahan mendasar pembangunan  desa yang perlu segera ditangani meliputi : kemiskinan, pengangguran, rendahnya derajat kesehatan masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, rendahnya daya beli masyarakat dan kemampuan keuangan desa, lambatnya proses pemilihan ekonomi desa dan kesenjangan pertumbuhnan antar desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

VISI DAN MISI

 

A.            VISI

         DESA PAKIKIRAN KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA MEMPUNYAI VISI  : “PAKIKIRAN MANDIRI “ ARTINYA : DESA PAKIKIRAN YANG : IMAN – PENDIDIKAN – BERDIKARI  DAPAT JUGA DIARTIKAN MENURUT MAKNANYA SEBAGAI DESA PAKIKIRAN YANG MAMPU BERDIRI SENDIRI DAN MAMPU MENGATASI SEGALA RINTANGAN ATAU MANDIRI.

1.      IMAN

  • Terjaminyan masyarakat dapat beribadah sesuai keyakinan dan agamanya dengan tenang.
  • Meningkatnya kegiatan ibadah diantaranya : TPA,Tadarus dan Pengajian.
  • Mengadakan peringatan Hari-hari besar Islam ,Maulid nabi,Isro Mi’raj dlsb
  • Menghidupkan masyarakat yang religius,mempunyai ahlak mulia dan budi pekerti luhur.

         2.PENDIDIKAN

  •   Memajukan Ilmu pengetahuan .
  •   Memajukan ketrampilan kesenian dan kebudayaan
  •   Menggerakan Olah raga dan Ketrampilan.
  •   Mengadakan penyuluhan Narkoba dan HAM
  •   Memberdayakan kaum perempuan

 

         3.BERDIKARI

  •  Makin meningkatnya usaha Home industri di desa.
  •  Makin meningkatnya  pendapatan masyarakat.
  •  Makin meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan Desa.
  •  Makin meningkatnya  kesejahteraan kehidupan masyarakat.
  •  Makin meningkatnya pelayanan masyarakat dibidang administrasi.

 

 

B. MISI

Untuk mewujudkan visi Kepala Desa sebagaimana rumusan dimuka, maka dirumuskan misi  sebagai berikut :

1.      Memperbaiki managemen kantor .

2.      Mengemban jabatan kades sebagai amanah dari rakyat, dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa,dan secara langsung di depan rakyat,BPD secara transparan .

3.      Menghormati norma ,adat istiadatdan etika yangf berlaku sehingga tercipta keseimbangan antara kebutuhan moril dan materiil.

4.      Mengutamakan dedikasi pengabdian pelayanan masyarakat,sehingga terwujud pemerintahan desa yang menjadi idaman masyarakat.

5.      Melakukan inovasi perubahan sesuai Musrengbangdes yang diikuti aktiv oleh masyarakat,RT RW,LP3M,BPD dan lembaga Desa yang lain.

6.      Menghidupkan masyarakat yang Religius,mempunyai ahlak mulia dan berbudi pekerti luhur.

7.Memajukan  Ilmu Pengetahuan ketrampilan kesenian dan Kebudayaan.

 

Rumusan Misi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi 1.

1.      Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif, dan bersih dengan mengutamakan masyarakat .

2.      Meningkatkan sumber sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan desa.

3.      Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

4.      Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.

5.      Mengembangkan perekonomian desa.

6.      Menciptakan rasa aman, tentram, dalam suasana kehidupan desa yang demokratis dan agamis.

 

Misi 2.

1.      Menyelenggarakan rapat rapat musren ataupun musyawarah musrenbangdes setiap hendak menyusun program kerja Tahunan.

2.      Menyelenggarakan Rapat pertanggungjawan LPJ setiap ahir Tahun dan atau setiap ada suatu penyelesaian  suatu Pembangunan di Desa.

3.      Menyampaikan LPJ kepada Bupati Banjarnegara.

 

Misi 3.

1.      Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pembangunan pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam alam demokrasi diharapkan peranan masyarakat lebih dominan  dalam pelaksanaan pembangunan desa.  Sebagai upaya menuju sasaran tersebut, maka salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat lebih terprogram dan terarah. Di sisi lain untuk meningkatkan kemampuan masyarakat perlu kemitraan dengan pihak lain. Kemitraan tidak hanya akan memperkuat dalam hal pendanaan, tetapi dalam kemitraan akan terjadi transfer pengetahuan, teknologi dan manajemen yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas usaha.

 

 

 

 Misi 4 :

1.      Menyelenggarakan dan mengaktifkan pos ronda /siskamling sehingga menjamin

       keamanan masyarakat ,terutama dalam melaksanakan ibadah.

2.  Mengupayakan dan mencari dana ke instasi terkait agar kegiatan keagamaan dapat terdanai.

3.   Menyelenggarakan Peringatan  Hari-hari Besar Islam

4.   Menyelenggarakan Pengajian masal dan mengundang kyai dari luar daerah.

 

         Misi 5 :

               Menyelenggarakan pemerintahan  desa yang efisien, efektif dan bersih.

Tujuan pemerintah secara garis besar ada 3 hal yaitu membina/ mengembangkan, membangun/ memberdayakan dan melindungi seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan 3 tujuan tersebut maka diciptakan suatu kelembagaan pemerintahan yang mengacu  kepada prinsip prinsip manajemen antara lain efisien dan efektif serta prinsip “Clean Government” yaitu pemerintah yang bersih, oleh karena itu aparat pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus secara profesional, produktif, dan transparan serta akuntabel.

Misi 5 :

      Meningkatkan sumber sumber pendanaan pemerintahan  dan pembangunan Desa.

      Dana bagi penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan elemen yang mutlak harus ada. Visi dan Misi tidak akan terwujud tanpa tersedianya  dana. Oleh karena itu pemerintahan yang kuat ditandai oleh cukup dan beragamnya  sumber-sumber dana yang dimilikinya.

      Tujuan pokok dalam kaitannya dengan penyediaan sumber dana adalah mengembangkan sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan desa dengan menggali, mengoptimalkan pendapatan asli desa dan menggerakkan swadaya masyarakat desa serta melakukan koordinasi dengan pemerintah atas desa.

Misi 6 :

      1.Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

      Pembangunan pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam alam demokrasi diharapkan peranan masyarakat lebih dominan  dalam pelaksanaan pembangunan desa.  Sebagai upaya menuju sasaran tersebut, maka salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat lebih terprogram dan terarah. Di sisi lain untuk meningkatkan kemampuan masyarakat perlu kemitraan dengan pihak lain. Kemitraan tidak hanya akan memperkuat dalam hal pendanaan, tetapi dalam kemitraan akan terjadi transfer pengetahuan, teknologi dan manajemen yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas usaha.

2.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan desa yang berkelanjutan

Pembangunan pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara sumber daya, teknologi dan kebijakan. Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sebagai sumber daya sekaligus sebagai pengambil manfaat dari pembangunan maka diperlukan manusia-manusia yang cerdas dan memiliki moral yang tinggi. Upaya kongkrit untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain dengan meningkatkan pendidikan, kesehatan dan pendapatannya.

               3. Mengembangkan perekonomian desa

Salah satu masalah yang mendasar yang dihadapi dalam pembangunan desa, sebagai dampak krisis  ekonomi adalah besarnya  tingkat pengangguran yang bermuara dengan makin meningkatnya jumlah penduduk miskin. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan mendasar tersebut adalah menggerakkan sektor perekonomian desa dengan memperluas akses masyarakat desa ke sumber sumber daya produktif, untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan pasar.

   4.   Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan masyarakat desa       yang demokrasi dan agamis.

Pembangunan demokrasi umumnya akan menyentuh lapangan antara lain politik/ kekuasaan, hak dan kewajiban serta HAM. Sedangkan pembangunan di bidang keagamaan adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang agamis yang akan bermuara pada terbentuknya moral masyarakat yang tinggi. Namun demikian 2 kehidupan tersebut tidak bisa berkembang manakala selalu ada gangguan baik gangguan alam  maupun konflik dalam masyarakat atau dengan kata lain masyarakat tidak ada rasa aman dan tentram. Selain itu rasa aman dan tentram juga mendorong produktivitas masyarakat lebih tinggi.

Dari uraian tersebut diatas, maka pencapaian  misi Kepala Desa dapat diindikasikan sebagai berikut :

a.       Terselenggaraanya tugas-tugas pemerintahan desa secara efektif.

b.      Tersusunya program-program pembangunan desa secara efektif dan efisien

c.       Penggunaan dana yang makin terarah dan efisien/ benar

d.      Terlaksanaanya pengawasan melekat yang efektf.

e.       Meningkatnya jumlah dan keragaman sumber – sumber pendanaan desa.

f.       Meningkatnya kemandirian masyarakat, terutama dalam bidang pendanaan pembangunan.

g.      Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

h.      Meningkatnya kemampuan masyarakat mengakses ke sumber-sumber daya termasuk informasi.

i.        Meningkatnya usaha kemitraan yang dilakukan oleh masyarakat.

j.        Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat.

k.      Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat.

l.        Berkembangnya produktivitas sektor pertanian dan sektor sektor rill ekonomi desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan desa 200.. -201…. , strategi pembangunan desa yang dilaksanakan meliputi :

a.      Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan bersih (good governmence and clean governance).

b.      Meningkatkan kwalitas kelembagaan pemerintahan desa.

c.       Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan desa.

d.      Meningkatkan kualitas manajemen keuangan desa dan administrasi desa.

e.       Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan asset/ kekayaan desa.

f.       Meningkatkan kualitas pelayanan umum

g.      Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat.

h.      Meningkatkan fungsi kelembagaan dalam masyarakat.

i.        Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyaraksat serta kewaspadaan  terhadap bencana alam.

j.        Meningkatkan kualitas lingkungan.

k.      Memfasilitasi dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat desa.

l.        Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan.

m.    Meningkatkan kenyamanan menjalankan ibadah.

n.      Meningkatkan kreatifitas dan  produktifitas pemuda.

o.      Meningkatkan infrastruktur sosial dan ekonomi pedesaan.

p.      Meningkatkan budaya disiplin dalam masyarakat.

q.      Meningkatkan ketaatan terhadap hukum peraturan.

r.        Meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber daya termasuk komunikasi

 

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

 

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala  sesuatu  baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa sehubungan dengan pelayanan hak dan kewajiban desa.

Implementasi keuangan desa setiap tahun dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). APB Desa merupakan alat akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan desa.

 

A. Arah pengelolaan Pendapatan Desa

Perkembangan realisasi pendapatan desa 5 (lima ) tahun sebelumnya,  Tahun Anggaran 2007 s/d  2013  dapat dilihat tabel berikut, sebagai contoh :

 

Tabel 1.

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DESA

TAHUN 2007 S/D 2010 (DALAM RIBUAN)

 

 

 

TAHUN 

NO

URAIAN

2007

2008

2009

2010

1

PENDAPATAN DESA

 

 

 

 

 

Pendapatan asli desa

 

 

 

 

 

- Hasil usaha desa 

 

 

 

 

 

- Hasil tanah kas desa

 

 

 

 

 

- Hasil swadaya masyarakat

 

 

 

 

 

- lain-lain PAD yang sah

 

 

 

 

2.

Bagi Hasil Pajak Kabupaten

 

 

 

 

3.

Bagi Hasil Retribusi Kabupaten

 

 

 

 

4.

Bagian dari Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten

 

 

 

 

5.

Bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

 

 

 

 

6.

Hibah

 

 

 

 

7.

Sumbangan dari Pihak Lain

 

 

 

 

 

Mengamati tabel diatas nampak bahwa pendapatan asli desa dalam kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan rata-rata setiap tahunnya ……….. %. Kemampuan pendapatan adalah desa dalam menompang APBD hanya …….. % dari ketentuan total  untuk membiayai pembangunan. Dengan demikian pembiayaan pembangunan desa sangat  membutuhkan kucuran dari pemerintah baik tingkat kabupaten maupun tingkat pusat. 

Sedangkan proyeksi pendapatan desa selama 5 tahun kedepan tampak pada tabel berikut :

 

Tabel 2.

PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DESA

TAHUN 2007 S/D 2013 (DALAM RIBUAN)

 

 

 

TAHUN

NO

URAIAN

2009

2010

2011

2012

2013

1

PENDAPATAN DESA

 

 

 

 

 

 

Pendapatan asli desa

 

 

 

 

 

 

- Hasil usaha desa 

 

 

 

 

 

 

- Hasil tanah kas desa

 

 

 

 

 

 

- Hasil swadaya masyarakat

 

 

 

 

 

 

- lain-lain PAD yang sah

 

 

 

 

 

2.

Bagi Hasil Pajak Kabupaten

 

 

 

 

 

3.

Bagi Hasil Retribusi Kabupaten

 

 

 

 

 

4.

Bagian dari Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten

 

 

 

 

 

5.

Bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

 

 

 

 

 

6.

Hibah

 

 

 

 

 

7.

Sumbangan dari Pihak Lain

 

 

 

 

 

 

Untuk memenuhi target pendapatan desa, maka arah kebijakan pengelolaan pendapatan desa sebagai berikut :

1.      Menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli desa.

2.      Memobilisasi potensi sumber dana masyarakat secara kelanjutan.

3.      Meningkatkan koordinasi dengan pemerintahan Kabupaten untuk meningkatkan  pendapatan desa.

 

B. Arah Pengelolaan Belanja Desa

Pengelolaan Belanja Desa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2007 s/d 2010 ) sebagai berikut :

 

 

Tabel 3.

REALISASI ANGGARAN BELANJA DESA

DESA LIMA TAHUN TERAKHIR

TAHUN 2007 S/D 2010

 

NO

URAIAN

TAHUN

2007

2008

2009

2010

 

1

Belanja Tidak Langsung

 

 

 

 

 

2

Belanja  Langsung

 

 

 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pos pembelanjaan selama 5 (lima) terakhir mengalami kenaikan rata rata setiap tahunnya sebesar …… % sedangkan proyeksi belanja desa untuk 5 (lima) tahun kedepan pada tabel 4 sebagai berikut :

 

Tabel 4

  PROYEKSI ANGGARAN BELANJA DESA

DESA PAKIKIRAN  TAHUN 2007 S/D 2010

 

NO

URAIAN

TAHUN

2007.

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

I

BELANJA TIDAK LANGSUNG

 

 

 

 

 

1

Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap

 

 

 

 

 

2

Belanja Subsidi

 

 

 

 

 

3

Belanja Hibah

 

 

 

 

 

4

Belanja Bantuan Sosial

 

 

 

 

 

5

Belanja Bantuan Keuangan

 

 

 

 

 

6

Belanja Tak Terduga

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

II

BELANJA LANGSUNG

 

 

 

 

 

1

Belanja Pegawai/ Honorarium

 

 

 

 

 

2

Belanja Langsung

 

 

 

 

 

3

Belanja Tidak Langsung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar pengelolaan belanja desa dapat efisien, dan efektif arah pengelolaan belanja desa ditetapkan sebagai berikut :

1.      Belanja desa diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.

2.      Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban desa yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

3.      Belanja desa disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisien penggunaan anggaran.

4.      Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi desa, pemerintah desa supaya memberikan perhatian yang maksimal  terhadap upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat dan investasi di desa, termasuk investasi bidang pendidikan.

5.      Penyusunan belanja desa diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan desa yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh desa harus diukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6.      Alokasi Dana Desa diperuntukan mendanai pemberdayaan masyarakat yang mengarah pada upaya pengentasan kemiskinan.

7.      Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan reboisasi hutan dan lahan, pemerintahan desa supaya mengalokasikandana untuk reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman serta pembuatan bangunan konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN UMUM

 

Arah kebijakan umum merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Desa terpilih sebagai arah bagi aparat pemerintah desa, guna mencapai kinerja sesuai tugas dan fungsinya. Arah kebijakan umum, pada umumnya akan memuat arahan-arahan yang berorientasi pada :

1.      Peningkatan produktivitas sektor rill ekonomi desa.

2.      Penguatan kelembagaan pemerintah desa.

3.      Peningkatan peran lembaga-lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra pemerintah desa.

4.      Peningkatan kualitas prasarana terhadap umum/ kenyamanan.

5.      Peningkatan infrastruktur ekonomi desa

6.      Peningkatan peran serta masyarakat

7.      Peningkatan iman, taqwa dan moral

8.      Peningkatan perlindungan anak terlantar, penyandang masalah sosial dan sejenisnya.

9.      Peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

10.  Peningkatan aktivitas dan kreativitas pemuda.

11.  Peningkatan keamanan dan ketertiban/ ketentraman dan kewaspadaan terhadap bencana.

12.  Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi.

13.  Peningkatan budaya/ gerakan efisien, efektivitas, disiplin, berprestasi.

14.  Peningkatan kualitas lingkungan.

15.  Peningkatan kesempatan kerja/ lapangan kerja.

16.  Kecukupan energi dan air besih.

17.  Peningkatan peran gender.

18.  Penguasaan informasi teknologi.

 

Secara rinci arah kebijakan umum beberapa sektor penting adalah sebagai berikut :

1.      Pertanian

Arah kebijakan umum pembangunan pertanian adalah kecukupan pangan, penganekaragaman komoditas, fasilitasi pemberdayaan petani miskin dan peningkatan pendapatan petani.

2.      Pendidikan

Arah kebijakan umum pembangunan pendidikan adalah peningkatan  melek huruf, khususnya  wajib belajar 9 tahun dan fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan .

3.      Kesehatan

Arah kebijakan umum pembangunan kesehatan adalah penurunan angka kematian kasar (bayi dan ibu hamil). Peningkatan gizi anak, peningkatan kesehatan lingkungan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama keluarga miskin.

 

 

4.      Perekonomian Desa

Arah kebijakan umum perekonomian desa adalah peningkatan lapangan kerja, penganekaragaman usaha ekonomi dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pemanfaatan potensi ekonomi  desa yang berkelanjutan.

5.      Lingkungan hidup

Arah kebijakan umum pengembangan lingkungan hidup adalah peningkatan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup ditingkat desa.

6.      Pemerintahan Desa

Arah kebijakan umum kegiatan pemerintahan desa adalah penataan kelembagaan pemerintah desa, peningkatan kinerja aparatur pemeintah desa, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa, penguatan dalam pendanaan dan peningkatan pelayanan msyarakat.

7.      Sosial budaya

Arah kebijakan umum di bidang sosial budaya adalah :

a.       Terbentuknya masyarakat yang inovatif,  kreatif dan informatif.

b.      Terbentuknya masyarakat yang tentram, tertib dan disiplin, beretos kerja tinggi, agamis dan bermoral.

c.       Peningkatan peran wanita dalam pelaksanaan pembangunan desa.

d.      Terbentuknya masyarakat yang bebas dari gangguan alam dan penyakit sosial.

e.       Pemeliharaan adat istiadat dan seni budaya  asli daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

 

Program pembangunan desa pada dasarnya merupakan instrumen untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Desa. Program kerja disusun berdasarkan visi dan misi kepala desa serta indikator pencapaian visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya dengan memperhitungkan gambaran umum kondisi desa, strategi pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa dan arah kebijakan umum yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 432 Tahun 2008  tentang Pedoman Penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa Pertanggungjawaban APB desa maka telah ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan desa sebagai berikut :

1.      Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan.

Prioritas peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan difokuskan pada stabilisasi harga bahan pokok, mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin, penyempurnaan dan perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, peningkatan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar dengan memperhatikan desa-desa tertinggal dan terisolir. Pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan dan pembangunan perdesaan.

2.      Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Prioritas peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan difokuskan pada akselerasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dan bermutu, peningkatan ketersediaan, kualitas dan kesejahteraan pendidik, peningkatan akses, pemerataan dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi yang berkualitas, peningkatan pendidikan diluar sekolah, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, ketersediaan tenaga medis dan paramedis terutama untuk pelayanan kesehatan dasar di desa terpencil dan tertinggal, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita, peningkatan pemanfaatan obat generik esensial, pengawasan obat, makanan dan keamanan pangan serta revitalisasi program keluarga berencana (KB).

3.      Prioritas revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan pembagunan perdesaan.

Difokuskan pada peningkatan produksi pangan, akses rumah tangga terhadap pangan, produktivitas, kualitas produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, perluasan kesempatan kerja, diversifikasi ekonomi perdesaan, kualitas pengelolaan hutan dan lingkungan, pengembangan ekonomi perdesaan.

4.      Pencepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam.

Prioritas percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan sumber daya alam difokuskan pada upaya untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan.

5.      Peningkatan kualitas dan  kinerja aparatur pemerintah desa .

Hali ini difokuskan pada upaya meningkatkan kemampuan  managerial dan kemampuan teknis aparatur pemerintah desa dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

 

 

Untuk pencapaian program tersebut telah ditetapkan 5 (lima) grand strategic sebagai berikut :

 

1.      Pembangunan bidang pendidikan

a.       Penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

b.      Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat.

c.       Mengfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan.

d.      Pemberantasan buta aksara.

e.       Peningkatan angka partisipasi sekolah.

2.      Pembangunan bidang ekonomi rakyat

a.       Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa.

b.      Memfasilitasi penyediaan dana yang cukup.

c.       Pemberdayaan kelompok usaha ekonomi pedesaan dan koperasi

d.      Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

3.      Pembangunan bidang kesehatan

a.       Memfasilitasi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama keluarga miskin, orang terlantar, dan orang jompo.

b.      Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat desa.

c.       Peningkatan kesehatan keluarga dan kwalitas kesehatan lingkungan.

4.      Pembangunan Bidang Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur menyangkut peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur desa seperti air minum, jalan, jembatan, irigrasi untuk memperluas aktivitas perekonomian desa.

5.      Pembangunan Bidang Pemerintahan Desa

a.       Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b.      Pengembangan sikap aparatur pemerintah desa yang profesional, berakhlak mulia, berbudi pekerti dan memiliki iman serta taqwa yang kuat.

c.       Terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, singkat dan murah.

d.      Peningkatan kinerja pemerintah desa terciptanya good goverment and clean goverment dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan  pembangunan desa dan pembinaan masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VIII

PENUTUP

 

 

A.    Program transisi

Guna menjaga kelangsungan pelaksanaan pembangunan desa maka RPJMD yang berlaku sebagai pedoman setelah  berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan belum terpilihnya Kepala Desa yang baru, perlu ada RPJMDesa transisi selama 1 (satu) tahun setelah RPJMDesa berakhir.

 

B.     Kaidah pelaksanaan

Guna memenuhi ketentuan normatif tentang perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku maka perlu penjabaran pelaksanaannya  tersusun dalam Rencana Kerja Pembangunan  Desa (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada setiap tahunnya (APBDesa).

Selain sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan lima tahunan, dokumen ini juga berguna sebagai dasar evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi diperlukan pengukuran kinjerja yang didukung oleh tersedianya data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan serta indikator sasaran yang realitas dan akuntabel. Dengan demikian akan dapat diketahui seberapa jauh tingkat keberhasilan maupun tingkat kegagalan yang terjadi guna bahan evaluasi dengan membandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan dan kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan sebagaimana telah diuraikan dimuka, sangat ditentukan oleh kemampuan kuat (good will) dan ketetapan hati (komitmen) dari semua komponen masyarakat desa dan semua kemangku kepentingan (stakeholder)  pembangunan serta adanya dukungan dan pembangunan yang memadai.

 

 

Banjarnegara,15 Januari 2011

KEPALA DESA PAKIKIRAN

 

 

Drs.Teguh Pranoto

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN

MATRIK PROGRAM  LIMA TAHUNAN RPJMDesa

 

 

 

Desa                                  :  PAKIKIRAN

RPJMDesa periode         :  2007 s/d 2013

Visi                                    :  PAKIKIRAN YANG MANDIRI

Misi                                   :  Peningkatan pelayanan di setiap aspek kebutuhan masyarakat

                                               

 

 

NO

KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN

INDIKATOR KEGIATAN

PAGU INDIKASI LIMA TAHUNAN  DAN SATU TAHUN TRANSISI

KETERANGAN

 

KERANGKA ANGGARAN

KERANGKA

REGULASI

 

DANA (RP)

SUMBER DANA

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

1.1  Peningkatan partisipasi

      sekolah dari berbagai  

      tingkat sekolah

1.1.1Pendidikan anak usia dini

 

 

 

 

 

1.1.2.Pendidikan TK,Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar sekolah

 

- Tersedianya sarana belajar dan alat praktek dan peraga yang lebih baik

 

- Meningkatnya SDM tenaga

  Pendidik dan murid

 

- Terlaksananya pelaksanaan    dan  

  izin operasional bagi TK/SD

1.Pembangunan gedung paud

 

2. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa PAUD

 

3.Pengadaan alat drum band TK

 

4.Pegadaan alat mainan TK

 

5.Pengadaan Meja Kursi TPQ

1.       

        2 thn

 

 

        -

 

 

 

 

        -

 

 

 

         -

 

 

70.000.000

 

 

15.000.000

 

 

 

 

20.000.000

 

 

10.000.000

 

 

75.000.000

APBN Pusat

 

 

APBDesa

 

 

 

 

APBD

 

 

APBDesa

 

 

APBD

BARU

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.PENINGKATAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.PENINGKATAN KETRAMPILAN

- Terwujudnya prasarana dan sarana  belajar yang lebih baik

 

 

 

 

 

 

 

 

ADANYA KETRAMPILAN DAN KESEJAHTERAAN YANG MEMADAI

6. Pengadaan peralatan Madin

 

7.Rehabilitasi ruang kelas SD/MI

 

8.Pelatihan pengampu PAUD/TK

 

 

1..Kursus menjahit

 

2..Kursus Komputer

 

3..Pelatihan RT /RW

 

4..Pengingkatan Gizi Balita

 

5..peningkatan honorer guru bantu

 6.KESEJAHTERAAN USTAD /IMAM

 

2 thn

 

 

1 thn

 

 

1 thn

15.000.000

 

 

90.000.000

 

 

15.000.000

 

 

 

20.000.000

 

20.000.000

 

 

21.000.000

 

 

15.000.000

 

 

16.800.000

 

12.000.000

APBD

 

 

APBD

 

 

APBDes

 

 

 

APBD

 

APBD

 

 

APBDes.

 

 

APBDes

 

 

APBD

 

APBD

 

3.

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

 

 

MEMPERLANCAR KEGIATAN EKONOMI

TERWUJUDNYA AKSES JALAN YANG MEMADAI

1.pengaspalan jaln pucung

 

2.Talud Irigasi  gemulung

 

3.Rabat Beton Gerot

 

4.Rabat Beton Krajan

 

5.Talud Pucung

 

6.Rabat Beton Kr Duren

 

7.Pengaspalan jln Krajan

 

8.Rabat Beton Gemulung

 

9.Rabat Beton Karangjambu kidul

 

10.Rabat Beton Krjambu lor

 

11.Rabat Beton Blimbing

 

12.Pembangunan Drainase Karangduren

 

13.Drainase Karangjambu

 

14.Drainase petir

 

15. Drainase Gemulung

 

16.Drainase Krjambu

 

17..Gorong-gorong Kr Duren

 

18.Gorong-gorong Kr Jambu

 

19.Talud Jalan  Selabrama.

 

 

150.000.000

 

 

150.000.000

 

 

80.000.000

 

6.000.000

 

90.000.000

 

60.000.000

 

 

60.000.000

 

 

125.000.000

 

 

30.000.000

 

 

30.000.000

 

 

6.000.000

 

 

100.000.000

 

 

75.000.000

 

 

35.000.000

 

45.000.000

 

 

75.000.000

 

13.000.000

 

 

10.000.000

 

 

70.000.000

APBD

 

 

APBD

 

 

APBD

 

APBD

 

APBD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Peningkatan sarana dan prasarana pertanian

Meningkatkan penghasilan dari sektor Pertanian

Adanya sarana dan prasarana pertanian yang memadai

1Pembangunan saluran air Krajan

 

2.Perbaikan irigasi kl Galih

 

3,Jaringan Irigari Gemulung

 

4.Pembangunan Embung Mini

 

5.Pengadaan Mesin APO

 

6.Pengadaan 2 Unit Traktor

 

7.Peternakan Sapi

 

8.Peternakan Kambing

 

9.Ternak ikan gurame

 

10.Penanaman Tanaman Keras

 

11.Penanaman cabe Hibrida

 

12.bantuan Modal CSR.

13.PEMBANGUNAN Rabat Beton Selabrama

 

 

50.000.000

 

 

200.000.000

 

 

90.000.000

 

 

100.000.000

 

 

500.000.000

 

 

50.000.000

 

 

500.000.000

 

150.000.000

 

 

100.000.000

 

500.000.000

 

 

350.000.000

 

 

500.000.000

 

 

 

100.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBN

 

 

APBD

 

5

PENINGKATAN SARANA PEMASARAN

MEMPERLANCAR KEGIATAN EKONOMI PASAR

ADANYA SARANA PASAR DENGAN FASILITAS YANG MEMADAI

1.GOT PASAR

 

2.Pembangunan Los Pasar

 

3.Simpan Pinjam SPP

 

4.Adanya koperasi Simpan Pinjam

.

 

10.000.000

 

100.000.000

 

 

500.000.000

 

 

400.000.000

 

 

6

PENINGKATAN SARANA SOSIAL

MENJAMIN KETERSEDIAANYA  PRASARANA SOSIAL

ADANYA FASILITAS SOSIAL YANG MEMADAI

1.Pembangunan Pos Kamling kr Jambu

 

2.Gapura Desa

 

3.Pembuatan papan informasi Desa

 

4.Gedung serbaguna

5.Pembangunan Mushola Kantor desa

 

6.Pengadaan Togor Listrik  Petir Gemulung

 

7.Pengadaan sarana informasi warga

 

8.peringatan hari-hari besar

 

9.pengadaaa alat kesenian /olah raga

 

 

6.000.000

 

 

100.000.000

 

 

200.000.000

 

250.000.000

45.000.000

 

 

250.000.000

 

 

 

6.000.000

 

 

10.000.000

 

 

100.000.000

 

 

 

 

 

7

PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT.

MENJAMIN KESEHATAN WARGA

ADANYA FASILITAS RUMAH YANG LAYAK HUNI UNTUK GAKIN

1.JAMBANISASI  150 UNIT

 

2.Pesterisasi Gakin 

 

3.Pemugaran Rumah

 

150.000.000

 

 

200.000.000

 

500.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAKIKIRAN 15 JANUARI 2011

KEPALA DESA.PAKIKIRAN

 

 

     Drs.Teguh Pranoto

About these ads

One response

  1. Maaf belum rapi,sekedar salin & tempel tanpa sempat menyunting! :)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 299 pengikut lainnya.